Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jabar tengah gencar mensosialisasikan pentingnya perizinan kegiatan usaha penukaran valuta asing (Kupva) kepada pelaku usaha. Hal ini menyusul diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia tentang Kupva pada 7 Oktober 2016.

Selama ini, kebaradaan Kupva atau money changer tak berizin yang berada di Jabar rawan terjadi penyimpangan. Salah satunya dimanfaatkan sebagai tempat pencucian uang, pendanaan terorisme, transaksi narkoba, dan kejahatan lainnya.

“Kalau disebut banyak sih enggak, cuma memang ada beberapa kasus yang sudah terjadi (Kupva ilegal) digunakan untuk itu (kejahatan),” kata Manager Fungsi Perizinan dan Pengawasan Sistem Pembayaran PUR Kantor Perwakilan Jabar, Budiawan di sela-sela sosialisasi Kupva kepada pelaku usaha di Purwakarta, Selasa (28/2/2017).

Budiawan mengatakan sudah melakukan pemetaan di beberapa wilayah di Jabar terkait sebaran money changer ilegal. Biasanya tumbuh kembangnya tempat penukaran uang asing ini berada di wilayah Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

“Keberadaan Kupva (ilegal) itu yang paling mudah terlihat di kantong-kantong TKI seperti Cianjur, Sukabumi, Pamanukan, dan Purwakarta,” ungkap dia.

“Jadi ada yang berupa jongko-jongko, ada juga toko emas yang menerima jasa penukaran uang,” menambahkan

Untuk itu, kata dia, sejak bulan Oktober lalu pihaknya secara bertahap melakukan sosialisasi ke daerah-daerah tersebut. Tujuannya selain mencegah tindakan kejahatan, tetapi juga untuk mendukung industri Kupva yang lebih sehat.

“Dengan begitu semakin banyak Kupva, sehingga masyarakat tidak sulit untuk melakukan penukaran uang. Artinya banyak pilihan,” ucap dia.

Budiawan menuturkan sejauh ini dampak sosialisasi di beberapa wilayah cukup positif. Misalnya saja di Sukabumi rencananya akan ada enam Kupva baru. Di mana tiga di antaranya sudah memiliki izin dan beroperasional.

“Sementara tiga lainnya sedang proses tahap administrasi. Di Cianjur mau ada satu. Pamanukan mau dua. Ada dampaknya kita melakukan ini. Sejuah ini di Purwakarta sudah ada tiga yang berizin,” jelas dia.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Kupva ini, BI memberikan masa transisi hingga tanggal 7 April 2017 kepada pihak-pihak yang selama ini melakukan kegiatan penukaran uang tanpa izin untuk segera melakukan perizinan ke BI

Dia menegaskan setelah masa transisi itu berakhir, BI akan melakukan penertiban terhadap Kupva tidak berizin dengan menggandeng Polri, PPATK, dan BNN khususnya apabila terindikasi adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Apabila kedapatan bisa terkena pidana kurungan satu tahun atau denda Rp 200 juta,” kata Budiawan. (finance.detik.com)